header image
Pejabat Fungsional-Struktural

Halaman Utama
Home
Visi dan Misi
Kekuasaan Peradilan
Yurisdiksi
Struktur Organisasi
Kontak Layanan
S.O.P
Perkara Tk. Pertama
Berperkara Tk. Banding
Berperkara Tk. PK
Pengembalian Sisa Panjar
Transparansi
DIPA TAHUN 2010
Realisasi Anggaran
Biaya Panggilan
Keuangan Perkara
Info Perkara
Statistik Perkara
Perkara Diterima
Perkara Diputus
Galeri Putusan
Panggilan Ghoib
Jadwal Sidang
Info Artikel
Artikel Islam
Artikel Hukum
Seputar IT
No events
Login Form





Lost Password?
No account yet? Register
Jumlah Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini25
mod_vvisit_counterHari Kemarin161
mod_vvisit_counterMinggu ini1187
mod_vvisit_counterBulan ini1365
mod_vvisit_counterJumlah26311
Advertisement
Home
Peradilan Agama dan Reformasi Peradilan Yang Berorientasi Sosial
Written by Muhammad Thamrin   
Wednesday, 05 January 2011

Peradilan Agama dan Reformasi Peradilan Yang Berorientasi Sosial

Senin, 03 January 2011

Ada dua hal yang menarik tentang Peradilan Agama dalam buku ini yang tidak diketahui banyak orang.

1

Yang pertama adalah bagaimana peran yang dimainkannya pada masa reformasi sebagai lembaga yang konsisten sebagai institusi penopang pemahaman Islam moderat di tengah kencangnya Isu penerapan syari�ah Islam di Indonesia pasca lengsernya Soeharto. Dan yang kedua adalah keberhasilan reformasi sistem peradilan yang berorientasi sosial, dengan memperluas dan mempermudah akses keadilan bagi masyarakat marjinal, seperti wanita, masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal jauh di tempat terpencil dan keterkaitannya dengan pembangunan serta program-program pengentasan kemiskinan. Sehingga para penulis buku ini sering kali menyatakan bahwa �Reformasi yang terjadi di Peradilan Agama memberikan contoh yang baik untuk reformasi sistem peradilan di Indonesia pada umumnya dan bahkan sistem-sistem peradilan Islam di dunia muslim�.

Buku ini ditulis oleh dua orang Australia, Cate Sumner, seorang peneliti senior tentang isu-isu akses pada keadilan, hak asasi manusia dan reformasi peradilan di asia dan Tim Lindsey, seorang profesor hukum asia dan direktur Pusat Hukum Asia di Universitas Melbourne, Australia.

Read more...
 
Advokat Non-Litigasi Prihatin Kisruh Organisasi
Written by Muhammad Thamrin   
Wednesday, 05 January 2011

Advokat Non-Litigasi Prihatin Kisruh Organisasi

Selasa, 04 January 2011

Tidak ikut-ikutan ribut bukan berarti tidak peduli. Dua advokat non-litigasi mengusulkan agar organisasi advokat fokus pada pendidikan lanjutan bagi para advokat.

1

Kisruh organisasi advokat masih terus berlangsung. Meski Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat, sejumlah advokat dari luar Peradi keberatan. Mereka pun mengajukan judicial review UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya pasal yang mengharuskan organisasi advokat berbentuk wadah tunggal.

Faktanya, saat ini, ada tiga organisasi yang mengklaim dirinya sebagai wadah tunggal. Yakni Peradi, Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Uniknya, para advokat yang ribut-ribut ini adalah advokat litigasi, yakni advokat yang menangani sengketa di pengadilan. Lalu, kemana advokat non-litigasi? Apakah karena sibuk menangani commercial law, mereka tak peduli dengan organisasi profesi mereka?

�Tidak ikut-ikutan ribut bukan berarti tidak peduli,� ujar Advokat non-litigasi senior Sri Indrastuti Hadiputranto kepada hukumonline, Selasa minggu lalu, (28/12).

Read more...
 
KETUA MA ADAKAN KONFERSI PERS DENGAN WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK
Written by Muhammad Thamrin   
Saturday, 01 January 2011

KETUA MA ADAKAN KONFERSI PERS DENGAN WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

Sample ImageJAKARTA � HUMAS . Jum�at 31 Desember 2010. Dalam rangka �Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung�, kalimat ini terus menjadi landasan bagi Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang di dalamnya terkandung hajat hidup dan kepentingan masyarakat luas. Mahkamah Agung menyadari bahwa dalam menjalankan kekuasaan yang besar tersebut, dituntut suatu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban yang kuat kepada publik. Oleh karena itu Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawabannya tersebut kepada publik.

Ketua Mahkamah Agung DR.H. Harifin A Tumpa, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Muda Pengawasan, dan Ketua Muda Pembinaan serta Panitera MA dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA mengevaluasi Kinerja Mahkamah Agung selama 1 Tahun dari Bulan Januari s/d Desember 2010 kepada para Wartawan Media Cetak dan Elektronik. Dalam hal Keadaan Perkara dan penjatuhan Hukuman Disiplin selama tahun 2010. (humas/ats)

 
Meski Sindikat Pemalsu Akta Cerai Terbongkar, PA Harus Tetap Waspada
Written by Muhammad Thamrin   
Wednesday, 29 December 2010

Meski Sindikat Pemalsu Akta Cerai Terbongkar, PA Harus Tetap Waspada

Jakartal badilag.net

Ditjen Badilag Mahkamah Agung memberikan perhatian serius terhadap beredarnya Akta Cerai palsu di sejumlah daerah, khususnya yang berada di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, yang meliputi kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Kota Banjar. Meski sindikat pembuat Akta Cerai palsu di daerah ini telah terbongkar, Dirjen Badilag Wahyu Widiana berharap agar warga Peradilan Agama tetap waspada.

Sample Image�Bila terdapat indikasi beredarnya Akta Cerai palsu, PA harus pro-aktif. Koordinasikan dengan PTA dan Ditjen Badilag. Bila perlu, buatlah laporan resmi kepada pihak kepolisian,� tandas Dirjen Badilag, di kantornya, Senin (31/5/2010).

Menurut Dirjen Badilag, beredarnya Akta Cerai palsu sangat merugikan lembaga peradilan. �Tanda tangan aparat peradilan dipalsukan, blanko Akta Cerai dipalsukan, dan putusan serta penetapan PA dipalsukan. Karenanya harus diusut tuntas,� tegasnya.

Pada 19 Mei 2010 kemarin, tiga anggota sindikat pemalsu Akta Cerai divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis. Mereka adalah Ade Mamat (45), Budi Supriadi (39) dan Endin Sutara (67). Ketiganya terbukti melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan. Mereka dihukum masing-masing 4 bulan penjara.

Read more...
 
"Courting Reform", Fakta yang Tidak Diketahui Banyak Orang
Written by Administrator   
Thursday, 23 December 2010

"Courting Reform", Fakta yang Tidak Diketahui Banyak Orang

 Sample Image

Dirjen badilag didampingi Sekretaris memberikan arahan dalam acara penutupan diskusi bedah buku "Courting Reform"

Jakarta | badilag.net

Buku ini penuh pujian bagi Peradilan Agama. Berbagai kisah sukses Peradilan Agama dalam usaha reformasi, pemberian layanan prima kepada publik dan upaya meningkatkan akses kepada keadilan, dipaparkan tanpa tedeng aling-aling dalam buku yang diluncurkan di Lowy Institute Australia dua minggu lalu itu.

Apakah semua yang diungkapkan dalam buku �Courting Reform: Indonesia�s Islamic Courts and Justice for the Poor� itu memang sesuai dengan kenyataan? Demikian pertanyaan sebagian peserta diskusi English Meeting Club (EMC) ketika membedah sekaligus mengkritisi isi buku karya Prof. Tim Lindsey dan Cate Sumner tersebut, Selasa (21/12/2010).

Bukannya tanpa alasan jika pertanyaan diatas muncul. Betapa tidak, isi buku setebal 72 halaman itu seakan menyentak �alam bawah sadar�  warga Peradilan Agama yang mungkin malah tidak menyadari bahwa pihak luar begitu concern terhadap sepak terjang lembaga peradilan yang belum genap satu windu bergabung dalam system satu atap Mahkamah Agung RI.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 6 of 66
Jajak Pendapat
Bagaimana menurut anda website ini ?
 
Jadwal Sidang
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Google Weather
Statistics
Members: 1300
News: 168
Web Links: 49
Ramalan Cuaca
sumber: bmg.go.id
Berita Baru
Seputar PA Nabire
Search